Struktur Kepemilikan Tanah Dan Petani Jawa ( Perubahan Dalam Penguasaan Efektif Atas Tanah Warisan Kolonial )

May 30th, 2011

Struktur Kepemilikan Tanah Dan Petani Jawa

( Perubahan Dalam Penguasaan Efektif Atas Tanah Warisan Kolonial )

Pada dasarnya perubahan didalam masyarakat menyangkut dua bentuk umum, yang pertama adalah perubahan sruktural yang menyangkut perubahan yang sangat mendasar dan sering kali melibatkan reorganisasi unsur-unsur dari kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah perubahan proses yang tidak menyangkut perubahan mendasar, perubahan ini hanyalah berupa modifikasi dari perubahan mendasar yang pernah ada. Salah satu contoh perubahan struktural yang terjadi adalah perubahan pada struktur masyarakat petani jawa yang diakibatkan oleh perubahan struktur kepemilikan tanah.

Pemecahan masalah tanah jika dipandang dari sudut pandang soiologi berarti menganalisa antar hubungan golongan-golongan beserta usaha-usaha  merubah antar hubungan lapisan-lapisan masyarakat yang menguasai aset tanah. Dan sementara intervensi teknoloogi peranian semakin gencar dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama pulau jawa, masyarakat pedesaan telah memperlihatkan struktur  kepemilikan tanah yang jelas sangat timpang.  Karena didalam struktur kepemilikan tanah masyuarakat pedesaan terdapat segelintir orang yang menguasai bagian terbesar tanah sebagai sumber produksi usaha tani dan sebaliknya banyak orang yang tidak menguasai atau tidak memiliki tanah sama sekali. Nilai tanah desa diasarkan pada mekanisme pindah tangan dimana sepanjang tanah tersebut dipandang  memiliki nilai dan layak untuk usaha, maka tanah trsebut akan memiliki nilai tinggi dan berharga tinggi pula.

Penggolongan tanah jaman dulu dikaitkan dengan dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang tercermin dalam pembagian hasil pertanian diantara orang-orang sedesa dan berdasarkan struktur sosial desa. Orang yang memiliki status sosial rendah, mereka menerima bagian terkecil, sedangkan pemimpin desa dan anggota-anggota keluaraga pendiri desa mendapatkan bagian terbesar dari hasil produksi pertanian desa.  Akan tetapi saat ini penetuan pembagian didasarkan pada kesepakatan diantara pemilik tanah dan penyewa, penggarap atau buruh buruh tani yang dikaitkan dengan situasi pasar.

Struktur Kepemilikan Tanah Petani Jawa Dalam Perspektif Historis

Perubahan struktur kepemilikan tanah masyarakat jawa sudah terjadi sejak jaman Hindia Belanda ditahun 1811-1816, dimana pada waktu itu Rafles tidak setuju dengan stelsel feodal[1] yang dijalankan oleh Deandels, karena menurutnya itu tidak merangsang penduduk untuk bekerja lebih baik. Tujuanya agar  kekuasaan khusunya hak kekuasaan atas tanah para bupati dari rakyatnya dibatasai.

Sistem sewa tanah Raflles merupakan sistem sewa tanah atas dasar kontrak secara sukarela antara kedua belah pihak. Jadi pada waktu itu perubahan yang terjadi bukan pada perubahan ekonomi semata, akan tetapi lebih penting lagi merupakan suatu perubahan sosial sosial budaya yang menggantikan ikatan-ikatan adat yang masih tradisional dengan ikatan kontrak yang belum pernah deketahui oleh masyarakat jawa pada waktu itu. Ada tiga hal yang sangat penting diwaktu Raflles memerintah, yang menghubungkan antara  sistem pemerintahan dan pekerja maupun dengan masalah tanah.

  1. Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib dan kerja rodi dihapuskan, dan petani berhak menentukan jenis tanaman
  2. Peran bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka menjadi bagian pemerintahan kolonial
  3. Pemerintah kolonial adalah pemilik tanah dan para petani dianggap sebagai penyewa, petani wajib membayar sewa tanah [2]

Ketiga point penting itu terutama kedua dan ketiga dibantah oleh Burger, sebab itu didasarkan pada pemikiran yang keliru bahawa pemerintah sebagai pengganti raja-raja Indonesia akan menjadi pemilik semua tanah, dan dengan demikian boleh menyewakan tanah-tanah tersebut dan menarik pajak perorangan berdasarkan penguasaan atas tanah (Jefta Leibo:2003:14).

Cultuurstelsel[3] dibawah pimpinan Van Den Bosch yang dimulai tahun 1830 setelah perang Diponegoro, merupakan usaha menjadikan rakyat jawa sebagai pusat produksi pertanian eksport. Rakyat dipaksa menanam tanaman eksport seperti kopi tebu dan nila diatas tanah mereka sendiri.

Cultuurstelsel mewajibkan rakyat menyerahkan  seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman yang dikehendaki oleh pemerintah. Pekerjaan untuk memelihara tanaman tersebut tidak boleh melebihi lamanya pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara sawahnya sendiri. Akibat dari tingginya target yang diwajibkan pada rakyat juga menyebabkan rakyat tidak memiliki waktu lagi untuk mengerjakan tananya sendiri. sebenarnya pada dasarnya mereka tetap bekerja dan berproduksi ditanah mereka sendiri namun hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Pengaruh tanam paksa bagi kehidupan petani adalah berhentinya kepemilikan perorangan atas tanah dan sebaliknya  mendorong kepemilikan komunal didalam desa. Karena sistem tanam paksa ini memerlukan banyak tenaga kerja dan kebutuhan ini diperoleh melalui sistem pajak tanah. Dan pajak tanh dipungut dalam bentuk tenaga kerja, untuk memenuhi jatah tenaga kerja, desa terpaksa membagi tanah-tanah sikep kepada orang yang tidak punya tanah agar bisa dikenakan wajib kerja. Pada akhirnya proses ini mengakibatkan tanah yang dulunya milik pribadi menjadi milik desa.

Dari perspektif historis tentang kepemilikan tanah, terlihat telah terjadi pengalihan status tanah penduduk pribumi terhadap pemerintah colonial dengan wajin kerja yang telah diterapkan. Dari sini pula telah terjadi penggolongan masyarakat desa yang dikaitan dengan struktur kepemilikan tanah, bahkan dengan sejumlah kewajiban-kewajiban dan struktur sosial desa.

Dan ketika culturstelsel berakhir, masuklah sistem ekonomi liberal yang dibawa oleh belanda. UU Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing.

Struktur Kepemilikan Tanah Dan Penguasaan Efektif Atas Tanah Petani Jawa

Didalam kehidupan petani jawa diwaktu sebelum kolonial masyarakat masih menggunakan hokum kepemilikan adat atas tanah, masalah kepemilikan tanah maupun pembagian tanah selalu mengedepankan keseimbangan antara kepentingan bersama dengan kepentingan perseorangan. Pemilikan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan keselarasan dan kesejahteraan bersama.  Namun saat ini masalah tanah merupakan masalah hidup mati bagi berjuta-juta kaum tani terutama di Jawa. Bagi petani, tanah bukan saja penting dari segi ekonomi dan menjadi kriteria terhadap status sosial pemiliknya. Di luar konteks ekonomis dan sosiologis itu, tanah juga bernilai politis ketika bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan.

Masalah kepemilikan tanah petani jawa telah banyak berubah terutama ketika kolonial masuk dan menerapkan beberapa kebijakan yang berhubungan langsung dengan tanah. Salah satunya adalah sistem sewa tanah Raflles, sistem ini merupakan pijakan awal bagi petani jawa mengenal sistem sewa tanah yang berdasarkan atas kontrak dan bukan hukum kepemilikan adat ataupun ikatan-ikatan feodal. Meskipun saat ini sistem sewa tanah tidak lagi berdasarkan atas perjanjian sukarela.

Alhasil saat ini struktur kepemilikan tanah masyarakat jawa sudah jauh berubah jauh dari masa sebelum kolonial. Kepemilikan atas tanah bukan lagi suatu pegangan yang dapat menjadikan dia berkuasa atas tanah tersebut dan menjadikanya ladang produksinya sendiri. Berkembang dari warisan jaman kolonial, saat ini bukan lagi kepemilikan tanah yang menentukan kedudukan dan posisi seseorang, akan tetapi bagaimana penguasaan efektif atas tanah tersebut. Sebelum kolonial masuk, tanah dikuasai oleh raja yang memberikan hak kepada para pejabat dan kerabatnya untuk bisa mengelola tanah. Kolonial masuk, dan merubah sistem penguasaan tanah, tanah tidak lagi menjadi mutlak milik raja tetapi penguasaan tanah menjadi milik perseorangan. Kemudian setelah kemerdekaan perubahan penguasaan tanah semakin berkembang, seiring semangat pemerataan dan keadilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, dari masa ke masa selalu terjadi ketimpangan, penguasa selalu mengambil keuntungan atas rakyat kecil dan rakyat kecil tidak memiliki nilai tawar dan selalu pada posisi yang kalah. Hal ini hampir selalu terjadi dalam perjalanan sejarah petani di Jawa.

Penguasaan efektif maksudnya adalah bagaimana seseorang dapat berkuasa dalam memanfaatkan tanah secara produktif tanpa harus memiliki dan memegang sertifikat atas sebidang tanah. Inilah yang disebut dengan sistem kontrak, dimana penguasaan efektif atas tanah dapat berpindah tangan melalui perjanjian kontrak berdasakam kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu si pemilik tanah dan calon penyewa.

Terlepas dari sistem sewa tanah yang diwariskan oleh Raflles, permasalah tanah petani jawa sejak jaman culturstelsel pun sebenarnya tidak pernah berakhir meskipun Indonesia merdeka sudah 66 tahun. Masih banyak petani jawa yang bekerja di lahan miliknya sendiri namun untuk memenuhi targrt produksi pihak lain. Misalnya didaerah gondosuli Tawangmangu yang mayoritas adalah petani bawang, tanah pertanian mereka pernah dikontrak oleh salah satu produsen mie instan. Berdasrkan sistem kontrak, mereka yang menggarap tanah milik mereka sendiri harus menyerahkan semua hasilnya kepada pihak produsen mie instan. Hal tersebut mencerminkan bagaimana saat ini petani jawa masih menjadi buruh di tanah milik mereka sendiri, terlepas dari bagaimana kontrak penguasaan tanah tersebut dibuat. Semua itu tidak lepas pula dari warisan kolonial masuknya sistem ekonomi pintu terbuka oleh Belanda yang memberikan hak kepada pihak asing untuk bisa menyewa tanah dan menguasainya secara efektif.

Pada akhirnya struktur kepemilikan tanah kemudian masuk dalam ranah politik, ketika penguasaan tanah diberikan sebagi privilege[4] bagi lurah atau kepala desa. Dan jabatan lurah pun menjadi begitu menggiurkan dan menjadi rebutan ketika tanah bengkok[5] yang ada di desa memiliki nilai guna yang tinggi, dalam artian tanah tersebut merupakan tanah yang subur dan produktif. Dan kemudian persaingan dalam pemilihan lurah bukan lagi hanya berdasarkan atas dasar prestise[6] dari jabatan tersebut, akan tetapi karena penguasaan efektif atas tanah yang subur dan produktif milik desa. Hal ini pun tidak lepas merupakan warisan kolonial, ketika kolonial merubah sistem kepemilikan tanah atas raja menjadi milik perorangan dan kemudian dengan tanam paksa merubah sistem kepemilikan tanah ini menjadi milik komunal, yaitu milik desa.

Daftar Pustaka

Sartono Kartodirjo, Dkk,.1977. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka.

Tjondronegoro, Soedino. 1998. Keping-Keping Sosiologi Dari Pedesaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Soekamto, Soerjono. 1990. Struktur Dan Proses Sosial. Jakarta : Rajawali Pers.

Leibo, Jefta. 2003. Kearifan Lokal Yang Terabaikan : Sebuah Perspektif Sosiologi. Yogyakrta : Kurnia Kalam Semesta.


[1]. Pungutan wajib atas tanah sendiri dan kerja rodi yang diterapkan pada masa pemerintahan Deandels.

[2]. Sartono Kartodirjo, dkk,.1977. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka.Hal 58-59.

[3]. Sistem tanam paksa yang mewajiban rakyat menanam tanaman diatas tanah mereka sendiri.

[4]. Hak istimewa yang diberikan atau diterima seseorang selama dia mendduki suatu jabatan tertentu.

[5]. Tanah desa yang berupa sawah yang diberikan hak penguasaanya kepada lurah atau pamong desa sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan tersebut.

[6]. Penghormatan yang diterima seseorang selama dia mendduki suatu jabatan tertentu.

  • About

    This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

  • Blogroll
  • Admin